Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST., menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, di Jakarta, Kamis (13/11/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu sosial-ekonomi, termasuk masa depan masyarakat yang bekerja atau bergantung pada perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL).
Ephorus HKBP didampingi oleh Praeses Distrik XIX Bekasi, Pdt. Henri Napitupulu, M.Th., serta Praeses Distrik XXVIII Deboskab, Pdt. Ridoi Batubara, M.Pd.K. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan konstruktif, mencerminkan hubungan komunikasi yang telah terjalin baik dengan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan atau yang biasa disebut LBP.
Dalam perbincangan tersebut, LBP menegaskan pentingnya semangat kebersamaan dan kekompakan, baik di kalangan masyarakat Batak maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dengan kekompakan, gunung persoalan pun dapat kita pindahkan bersama. Sebaliknya, tanpa kekompakan, persoalan kecil bisa membesar dan memecah belah,” ujar LBP sebagaimana disampaikan Ephorus Victor Tinambunan.
Salah satu pokok bahasan utama adalah nasib masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada TPL apabila perusahaan tersebut berhenti beroperasi. Ephorus HKBP mengajukan gagasan konkret agar pemerintah mempertimbangkan pemberian lahan produktif seluas dua hektare per keluarga sebagai bentuk solusi yang adil dan bermartabat bagi para pekerja dan keluarga terdampak.
“Sebagai wujud kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang hidupnya bergantung pada TPL, saya kembali mengajukan pertanyaan: apakah mungkin mereka diberi lahan, misalnya dua hektare per keluarga, sebagai jalan keluar yang adil dan bermartabat?” ujar Ephorus.
Menanggapi hal tersebut, LBP menyatakan bahwa usulan tersebut sangat dimungkinkan untuk diwujudkan. Ia menjelaskan, lahan tersebut dapat diberikan dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM), dengan ketentuan tidak boleh diperjualbelikan namun dapat diwariskan kepada keturunan.
Ephorus Victor Tinambunan menilai gagasan tersebut sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
“Ini gagasan yang adil, manusiawi, dan penuh harapan. Inilah yang perlu kita perjuangkan bersama kepada pemerintah, agar lahan itu benar-benar menjadi sumber kehidupan baru bagi masyarakat, bukan sekadar janji di atas kertas,” tegasnya.
Pertemuan ini menandai kelanjutan upaya HKBP dengan pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Tapanuli dan sekitarnya. HKBP menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif mendukung kebijakan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kemanusiaan.
