MENKUMHAM RI APRESIASI HKBP ADAKAN KONSULTASI NASIONAL REMAPPING

Pimpinan HKBP, Ephorus Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing bersama rombongan bersilaturahmi dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, SH, M.Sc, Ph.D yang bertempat di Kantor Kemenkumham RI Jln. H.R. Rasuna Said No. Kav.6, RW.7, Kuningan – Jakarta Selatan, Rabu (13/02/20).

Ephorus HKBP yang didampingi Praeses HKBP Distrik VIII DKI Jakarta Pdt. Midian KH. Sirait, M.Th, Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab Pdt. Drs. Berlin Tamba, M.Div, Praeses HKBP Distrik XIX Bekasi Pdt. Banner Siburian, M.Th, Praeses HKBP Distrik XXI Banten Pdt. Dr. Deonal Sinaga, Ketua Badan Advokasi Hukum HKBP Dr. David M. Lumbantobing, Utusan dari Badan Asset HKBP Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MM, serta beberapa staff, tiba di kantor Kemenkumham RI sekitar Pkl. 09.30 Wib. Tampak dalam pertemuan tersebut, penuh keakraban satu sama lain dihiasi canda tawa.

Mengawali percakapan, Ephorus HKBP menyampaikan selamat kepada Yasonna Laoly atas terpilihnya kembali sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk periode kedua, ini merupakan kepercayaan besar dari Presiden Republik Indonesia, kata Ephorus.

HKBP mengundang Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly untuk menghadiri Konsultasi Nasional Remapping (Pemetaan Ulang Pelayanan) HKBP yang akan diadakan pada tanggal 29 Februari 2020 di Balikpapan – Kalimantan Timur. Remapping yang dimaksud, dalam periode 2016 – 2020 dengan tema revitalisasi ini, HKBP memberikan perhatian terhadap pemetaan ulang pelayanan. Misalnya saja, secara khusus di Kalimantan, ada yang disebut dengan Distrik Borneo, tetapi tidak secara keseluruhan setiap ressort yang berada di Kalimantan di bawah koordinasi Distrik Borneo, ada juga beberapa ressort yang berkoordinasi ke Distrik Deboskab yang Praesesnya berdomisili di Cinere, tetapi ada juga beberapa ressort yang berkoordinasi ke Distrik Indonesia Bagian Timur (IBT) yang Praesesnya berdomisi di Surabaya, kata Ephorus. Hal Senada juga diungkapkan Praeses Pdt. Berlin Tamba dan Praeses Pdt. Banner Siburian, ada ressort – ressort yang berada di Kalimantan tetapi pusat distriknya tidak berada disana melainkan di Pulau Jawa.

Apalagi dengan perkembangan belakangan ini, khususnya di pemerintahan yang dipimpin Presiden RI Ir. Joko Widodo, ada perubahan yang terjadi secara khusus karena program pemindahan ibukota yang sudah dimulai persiapannya dari sekarang. Oleh karena itu, HKBP perlu mengantisipasi, menyambut program tersebut dengan membicarakan pemetaan ulang pelayanan yang tentunya akan berdampak langsung dengan pembinaan dan pelayanan kepada jemaat nantinya. Tentu saja, akan ada penambahan jumlah penduduk atau perpindahan penduduk kesana, yang sangat dimungkinkan sebagian yang datang kesana juga adalah jemaat HKBP. Maka diperlukan koordinasi pelayanan yang terpadu, terarah, teratur, dan memiliki akses yang lebih mudah untuk mengembangkan pelayanan kepada jemaat. Sebelum terjadi pemindahan ibukota, maka HKBP sangat perlu mempersiapkan diri, kata Ephorus.

Menkumham RI, Yasonna Laoly juga membenarkan pemikiran Ephorus HKBP. Memang tidak bisa dipungkiri, walaupun rencana ini akan berlansung tiga tahun ke depan, akan terjadi perpindahan penduduk yang besar kesana dari berbagai suku, lintas agama dan bangsa. Sebagai gereja, upaya HKBP ini sangat penting dan patut diapresiasi, karena ini menjadi salah satu upaya mengantisipasi sekaligus mempersiapkan diri untuk memikirkan pelayanan yang bagaimana nantinya disana, supaya warga HKBP yang sudah ada disana dan yang akan datang kesana pun mampu beradaptasi dan berkembang, kata Yasonna Laoly.

Di Konas Remapping ini, HKBP mengundang beberapa menteri yang dianggap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan analisa, apalagi mengingat para Menteri lah yang juga terlibat aktif dalam persiapan pemindahan ibukota negara ini, kata Ephorus.

Saya berharap dapat hadir ke acara konas itu, karena memang ini penting untuk gereja dan masyarakat juga. Saya akan upayakan hadir ke acara tersebut, semoga tidak ada penugasan dari Bapak Presiden RI yang berketapatan di tanggal itu, kata Yasonna Laoly.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Advokasi Hukum HKBP Dr. David M. Lumbantobing juga memberikan informasi kepada Menkumham RI sembari mengucapkan terimakasih kepada Menkumham. Yayasan Kesehatan HKBP sudah terdaftar resmi di Kemenkumham RI, memiliki Akta Pendirian Yayasan Kesehatan yang terbaru lengkap dengan pengakuan notaris juga, selain itu David Lumbantobing menyampaikan informasi kalau BPJS Kesehatan sudah bekerjasama kembali dengan RSU HKBP Balige, demikian juga dengan pihak perbankan, dan beberapa kerjasama lainnya. Pak Menteri, Sekarang Komisi Akreditasi Rumah Sakit memberikan penghargaan kepada RSU HKBP Balige dengan Akreditasi Paripurna (Bintang 5), kata David Tobing.

Menyambut info tersebut, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan turut senang atas prestasi RSU HKBP Balige, demikian dengan pembenahan di Yayasan Kesehatan HKBP. Diharapkan akan semakin maju lagi ke depan. Begitu juga dengan penerbitan Sertifikat Logo dan Merek HKBP, kan sudah terbit juga, nah itu juga sangat penting untuk HKBP, kata Yasonna Laoly.

Pertemuan dengan durasi yang cukup singkat tersebut, diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ephorus HKBP, dan kemudian tak lupa juga dengan foto bersama. (APS)