Pimpinan HKBP, Ephorus
Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing bersama rombongan bersilaturahmi dengan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, SH, M.Sc, Ph.D
yang bertempat di Kantor Kemenkumham RI Jln. H.R. Rasuna Said No. Kav.6, RW.7,
Kuningan – Jakarta Selatan, Rabu (13/02/20).
Ephorus HKBP yang
didampingi Praeses HKBP Distrik VIII DKI Jakarta Pdt. Midian KH. Sirait, M.Th,
Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab Pdt. Drs. Berlin Tamba, M.Div, Praeses
HKBP Distrik XIX Bekasi Pdt. Banner Siburian, M.Th, Praeses HKBP Distrik XXI
Banten Pdt. Dr. Deonal Sinaga, Ketua Badan Advokasi Hukum HKBP Dr. David M.
Lumbantobing, Utusan dari Badan Asset HKBP Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MM, serta
beberapa staff, tiba di kantor Kemenkumham RI sekitar Pkl. 09.30 Wib. Tampak
dalam pertemuan tersebut, penuh keakraban satu sama lain dihiasi canda tawa.
Mengawali
percakapan, Ephorus HKBP menyampaikan selamat kepada Yasonna Laoly atas
terpilihnya kembali sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk
periode kedua, ini merupakan kepercayaan besar dari Presiden Republik Indonesia,
kata Ephorus.
HKBP mengundang
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly untuk menghadiri Konsultasi Nasional Remapping (Pemetaan Ulang Pelayanan)
HKBP yang akan diadakan pada tanggal 29 Februari 2020 di Balikpapan –
Kalimantan Timur. Remapping yang
dimaksud, dalam periode 2016 – 2020 dengan tema revitalisasi ini, HKBP
memberikan perhatian terhadap pemetaan ulang pelayanan. Misalnya saja, secara
khusus di Kalimantan, ada yang disebut dengan Distrik Borneo, tetapi tidak
secara keseluruhan setiap ressort yang berada di Kalimantan di bawah koordinasi
Distrik Borneo, ada juga beberapa ressort yang berkoordinasi ke Distrik
Deboskab yang Praesesnya berdomisili di Cinere, tetapi ada juga beberapa
ressort yang berkoordinasi ke Distrik Indonesia Bagian Timur (IBT) yang
Praesesnya berdomisi di Surabaya, kata Ephorus. Hal Senada juga diungkapkan
Praeses Pdt. Berlin Tamba dan Praeses Pdt. Banner Siburian, ada ressort –
ressort yang berada di Kalimantan tetapi pusat distriknya tidak berada disana
melainkan di Pulau Jawa.
Apalagi dengan
perkembangan belakangan ini, khususnya di pemerintahan yang dipimpin Presiden
RI Ir. Joko Widodo, ada perubahan yang terjadi secara khusus karena program
pemindahan ibukota yang sudah dimulai persiapannya dari sekarang. Oleh karena
itu, HKBP perlu mengantisipasi, menyambut program tersebut dengan membicarakan
pemetaan ulang pelayanan yang tentunya akan berdampak langsung dengan pembinaan
dan pelayanan kepada jemaat nantinya. Tentu saja, akan ada penambahan jumlah
penduduk atau perpindahan penduduk kesana, yang sangat dimungkinkan sebagian
yang datang kesana juga adalah jemaat HKBP. Maka diperlukan koordinasi
pelayanan yang terpadu, terarah, teratur, dan memiliki akses yang lebih mudah
untuk mengembangkan pelayanan kepada jemaat. Sebelum terjadi pemindahan
ibukota, maka HKBP sangat perlu mempersiapkan diri, kata Ephorus.
Menkumham RI,
Yasonna Laoly juga membenarkan pemikiran Ephorus HKBP. Memang tidak bisa
dipungkiri, walaupun rencana ini akan berlansung tiga tahun ke depan, akan terjadi
perpindahan penduduk yang besar kesana dari berbagai suku, lintas agama dan
bangsa. Sebagai gereja, upaya HKBP ini sangat penting dan patut diapresiasi,
karena ini menjadi salah satu upaya mengantisipasi sekaligus mempersiapkan diri
untuk memikirkan pelayanan yang bagaimana nantinya disana, supaya warga HKBP
yang sudah ada disana dan yang akan datang kesana pun mampu beradaptasi dan
berkembang, kata Yasonna Laoly.
Di Konas Remapping ini, HKBP mengundang beberapa
menteri yang dianggap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan analisa,
apalagi mengingat para Menteri lah yang juga terlibat aktif dalam persiapan
pemindahan ibukota negara ini, kata Ephorus.
Saya berharap
dapat hadir ke acara konas itu, karena memang ini penting untuk gereja dan
masyarakat juga. Saya akan upayakan hadir ke acara tersebut, semoga tidak ada
penugasan dari Bapak Presiden RI yang berketapatan di tanggal itu, kata Yasonna
Laoly.
Dalam kesempatan
tersebut, Ketua Badan Advokasi Hukum HKBP Dr. David M. Lumbantobing juga
memberikan informasi kepada Menkumham RI sembari mengucapkan terimakasih kepada
Menkumham. Yayasan Kesehatan HKBP sudah terdaftar resmi di Kemenkumham RI,
memiliki Akta Pendirian Yayasan Kesehatan yang terbaru lengkap dengan pengakuan
notaris juga, selain itu David Lumbantobing menyampaikan informasi kalau BPJS
Kesehatan sudah bekerjasama kembali dengan RSU HKBP Balige, demikian juga
dengan pihak perbankan, dan beberapa kerjasama lainnya. Pak Menteri, Sekarang
Komisi Akreditasi Rumah Sakit memberikan penghargaan kepada RSU HKBP Balige
dengan Akreditasi Paripurna (Bintang 5), kata David Tobing.
Menyambut info
tersebut, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan turut senang atas prestasi RSU
HKBP Balige, demikian dengan pembenahan di Yayasan Kesehatan HKBP. Diharapkan
akan semakin maju lagi ke depan. Begitu juga dengan penerbitan Sertifikat Logo
dan Merek HKBP, kan sudah terbit juga, nah itu juga sangat penting untuk HKBP,
kata Yasonna Laoly.
Pertemuan dengan durasi
yang cukup singkat tersebut, diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh
Ephorus HKBP, dan kemudian tak lupa juga dengan foto bersama. (APS)
