Sekretaris Jenderal HKBP: Seluruh kehidupan gereja punya dampak kebaikan bagi polis
Pearaja – Telah berlangsung seri lanjutan webinar bertajuk “HKBP dan Politik Kebangsaan” yang diselenggarakan oleh Komite Gereja dan Masyarakat HKBP (KGM HKBP) secara virtual dan berkelanjutan (23/8/2021). Pada seri ke-3 kali ini, Sekretaris Jenderal HKBP, Pdt. Victor Tinambunan hadir sebagai pembicara bersama dengan Bapak Martin Manurung (Anggota DPR RI), Ibu Hana A.V. Amanda (Aktivis Kemanusiaan), Bapak Dimpos Manalu (Dosen Universitas HKBP Nommensen), dan dimoderasi oleh Bapak Nathaniel Mangunsong (Anggota KGM HKBP).
Webinar dibuka dengan menyanyikan lagu nasional dan membaca ayat Alkitab. Menjawab pertanyaan pertama tentang bagaimana seharusnya HKBP melakukan misi dan perannya di Negara Indonesia? Pdt. Tinambunan mengajak peserta webinar untuk melihat makna teologis Negara Indonesia yaitu sebagai pemberian dan anugerah Tuhan. “Bangsa dan Negara ini adalah pemberian atau anugerah Tuhan. Saya tertarik dengan apa yang pernah disampaikan oleh Dr TB Simatupang: Orang Kristen telah menerima dua proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan dari dosa dan maut oleh penebusan Kristus. Proklamasi kemerdekaan RI dimana orang Kristen yang dimerdekakan Kristus juga ikut berjuang untuk kemerdekaan. Karena itu, Gereja-gereja di Indonesia, termasuk HKBP, harus terus ikut bertanggung jawab untuk tegaknya NKRI, terciptanya keadilan, dan kedamaian di tengah-tengah bangsa Indonesia,” terang Pdt. Tinambunan.
Menyambut jawaban Pdt. Tinambunan, Martin Manurung mengusulkan supaya HKBP memberikan pendidikan rohani kepada warga jemaatnya yang menjadi anggota dewan. “Perlu juga kami (warga jemaat HKBP) dipanggil dan diberi pendidikan rohani oleh gereja kami (HKBP),” ujar Martin Manurung yang adalah warga jemaat HKBP. Pendidikan rohani menjadi salah satu faktor penting untuk mendidik warga jemaat dalam menghadapi gelombang perpolitikan di Indonesia. Surat penggembalaan dari Ephorus HKBP kepada warga jemaat menjelang pemilu yang mendorong warga jemaat untuk menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab, contohnya surat penggembalaan Ephorus tanggal 21 Maret 2014.
Pdt. Tinambunan menjelaskan bahwa HKBP tidak anti politik, namun tidak pula terhisap ke dalam politik praktis. Untuk itu HKBP selalu mengimbau dan memberikan pendidikan politik kepada seluruh warga jemaat melalui surat penggembalaan dan pesan-pesan dari gereja. Misalnya mengenai keaktifan mengkritik dalam ruang publik, Pdt. Tinambunan mengatakan, “Kita harus selalu mengingat tiga pintu sebelum mengkritik: pertama, kritik dari motivasi murni, kedua, kritik untuk tujuan mulia, ketiga, kritik dengan cara bijaksana,” jawab Pdt. Tinambunan saat ditanya mengenai bagaimana HKBP dapat membantu Negara dan Pemerintah dalam menghadapi tantangan politik di era kebebasan informasi saat ini.
Pada penghujung webinar, Pdt. Tinambunan menegaskan bahwa HKBP adalah “Gereja Politis” yang berarti “Seluruh kehidupan gereja memiliki dampak kebaikan kepada polis.” Oleh karena itu Pdt. Tinambunan mengajak semua warga jemaat secara khusus dan seluruh masyarakat secara umum untuk berpolitik dalam arti “Memberikan dampak yang baik bagi masyarakat luas (polis).” Seri webinar ini masih akan berlanjut pada tanggal 6, 13, dan 20 September 2021. (SKS-NS)
