Perbanyak Perempuan di Kabinet dan Legislatif: Ephorus HKBP dan Menteri PPPA Dorong Kepemimpinan Perempuan di Konas PGI 2026

Perbanyak keterwakilan perempuan di kabinet pemerintahan dan lembaga legislatif! Permintaan ini disampaikan Ephorus HKBP dalam Konsultasi Nasional Perempuan Gereja PGI 2026 di Sipoholon, Tapanuli Utara. Usulan bernilai strategis ini didasari riset anti-korupsi dan mendapat dukungan penuh dari Menteri PPPA Republik Indonesia. Simak liputan selengkapnya.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama HKBP menyelenggarakan Konsultasi Nasional Jaringan Perempuan Gereja pada empat hingga enam November 2026. Berlokasi di Auditorium Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara—kompleks bersejarah yang akan genap berusia 125 tahun pada Desember mendatang—acara ini dihadiri pimpinan gereja, tokoh pemerintah, serta utusan perempuan dari berbagai denominasi gereja se-Indonesia. Konas berlangsung di tengah tantangan krisis global, mulai dari perubahan iklim, peperangan, hingga kekerasan sosial.

Dalam kata sambutannya, Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan mendorong agar Konas menerbitkan rekomendasi politik yang konkret bagi bangsa. Ephorus mengimbau porsi keterwakilan perempuan ditingkatkan di ranah eksekutif maupun legislatif. Ia menegaskan:

"mohon dipertimbangkan untuk mengusulkan agar jumlah perempuan lebih banyak di kabinet kita, dan mendorong supaya perempuan bertambah di DPRD dan DPR."

Gagasan Ephorus dilandasi riset ilmiah jurnal Administration and Society terbitan Mei tahun ini yang membuktikan keterwakilan perempuan di pemerintahan berbanding lurus dengan penurunan tingkat korupsi. Penelitian Puskapol UI tahun 2024 juga mencatat pertimbangan moral dan norma sosial mendorong perempuan menghindari praktik koruptif. Secara teologis, Ephorus menegaskan Kitab Kejadian bab satu mencatat laki-laki dan perempuan diciptakan setara menurut gambar Allah. Ia juga berseloroh bahwa tidak ada aturan gereja yang melarang perempuan merawat diri atau melukis alis mata.

Usulan tersebut didukung penuh oleh Menteri PPPA RI, Hajjah Arifatul Choiri Fauzi, yang hadir secara daring. Menteri PPPA menegaskan bahwa perempuan tidak boleh lagi sebatas ditempatkan sebagai pelaksana pelayanan, melainkan penentu kebijakan.

"Perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak krisis, perempuan adalah subjek, pemimpin, penggerak komunitas, dan juga sebagai agen perubahan.

Kita perlu memastikan perempuan tidak hanya menjadi pelaksana pelayanan, tetapi juga hadir dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di keluarga, gereja, dan juga dalam masyarakat.

Perempuan bukan hanya bagian dari perubahan, perempuan adalah penggerak perubahan.”

Menteri PPPA mengajak seluruh gereja memutakhirkan data terpilah berbasis jenis kelamin untuk memantau sejauh mana tingkat keterlibatan perempuan dalam struktur majelis, sinode, dan pengambilan keputusan. Pihak Kementerian PPPA juga siap berkolaborasi dengan PGI dan gereja-gereja dalam peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan serta pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat turut menyatakan kesepakatannya atas gagasan Ephorus HKBP, seraya memuji integritas serta efektivitas kepemimpinan perempuan dalam tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Jacky Manuputty mengapresiasi kerja panitia lokal di bawah kepemimpinan Sandra Sidabutar. Ketum PGI menegaskan bahwa keadilan gender merupakan panggilan seluruh tubuh Kristus untuk membuka ruang kepemimpinan bagi perempuan.

Forum nasional ini dirancang untuk menghasilkan tiga prioritas utama (kepemimpinan perempuan, gereja aman dan inklusif, serta ekonomi perawatan) dan maksimal lima aksi strategis konkret yang terukur demi mewujudkan kesetaraan dan perlindungan perempuan menuju Indonesia Emas 2045.

Konsultasi Nasional Jaringan Perempuan Gereja PGI diselenggarakan pada 4–6 November 2026 berlokasi di Auditorium Seminarium Sipoholon, Pearaja Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.

Kegiatan ini diprakarsai oleh PGI melalui Biro Perempuan PGI dengan HKBP bertindak sebagai tuan rumah, serta diketuai oleh Panitia Lokal Dra. Sandra Sidabutar. Acara ini turut di hadiri jajaran Pimpinan HKBP dan sejumlah Praeses serta Ketua Umum PGI Pdt. Jacky Manuputty, Sekretaris Umum PGI Pdt. Lenta, Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, jajaran Forkopimda, pimpinan sinode, serta ratusan peserta perempuan dari berbagai denominasi gereja di Indonesia (seperti GKPS, GKP, HKBP, GKE, GKSPD, GKLB, dan lainnya).  

Konas ini digelar di tengah situasi krisis global (polycrisis), seperti perubahan iklim (global boiling), konflik, krisis ekonomi, serta tingginya angka kekerasan. Data Simfoni PPA KemenPPPA per 1 November 2026 mencatat 24.348 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan 2024 menunjukkan 24,1% perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual.